E‑Government
Dan
Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat
E-government adalah
suatu bentuk sistem baru yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi
informasi serta layanan masyarakat secara online.
Pengertian
lainnya yaitu sebuah bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan
pada kekuatan teknologi digital atau komputer, yang berbasis teknologi
informasi.
E‑government ditujukan untuk
digunakan oleh agen teknologi pemerintah (seperti Wide Area Network, internet,
dan penggunaan komputer di alat telekomunikasi).
Untuk
menerapkan e-government, suatu institusi pemerintah dapat membuat sebuah situs
(website) yang berisi informasi lengkap dan akurat mengenai institusi mereka,
baik yang bersifat interaktif maupun pasif yang isinya harus dapat melayani
seluruh lapisan masyarakat pengguna. Dengan e-government diharapkan masyarakat
dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pemerintahan, dalam hal ini situs
e-government harus bersifat interaktif (minimal ada alamat e-mail yang secara
teratur dibaca dan dibalas) agar masyarakat bisa menyampaikan usulan, teguran,
atau hal lainnya mengenai institusi yang bersangkutan. Masyarakat juga bisa
mengawasi jalannya institusi terkait dengan melihat berbagai kegiatan institusi
tersebut.
Pada intinya, E‑government
adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara
pemerintah dan pihak‑pihak yang lain.
E‑Government
memberikan banyak manfaat, di antaranya:
a. Pelayanan jasa yang lebih baik
kepada masyarakat. Informasi disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu
tanpa harus menunggu dibukanya Kantor. Informasi dapat dicari dari kantor,
rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan selama terdapat
jaringan internet.
b. Peningkatan hubungan antara
pernerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan
(transparansi) diharapkan dapat merubah hubungan antara berbagai pihak menjadi
lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan adanya rasa
kecurigaan dan kekesalan dari semua pihak terhadap pemerintahan.
c. Pemberdayaan masyarakat melalui
informasi yang mudah diperoleh. Contohnya data tentang sekolah dapat
ditampilkan secara on‑line dan digunakan oleh orang tua sebagai referensi untuk
memilih sekolah anaknya.
d. Pelaksanaan pemerintahan yang
lebih efisien. Contoh: koordinasi dapat dilakukan melalui e‑mail atau bahkan
tele‑conference (video conferencing).
2. Kenapa Ada E‑Government?
Negara
Indonesia telah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara
mendasar, dari rezim Presiden Soeharto, yang bersifat otoriter sampai
terciptanya reformasi yang bersifat demokratis, yang selalu dituntut oleh para
mahasiswa, dan penerapan otonomi daerah. Perubahan yang tengah terjadi ini
menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab
tuntutan masyarakat terhadap perubahan yang efektif.
3.
Guna E‑Government
a. Bagi Pemerintah:
ü Pembuatan
surat‑surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat.
ü Pencatatan
kompetensi penduduk.
ü Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien.
ü Pelacakan
data dan informasi seseorang.
b. Bagi Masyarakat:
ü Masyarakat
akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan penyediaan informasi selama
24 jam.
ü Adanya
keterbukaan antara pemerintah terhadap masyarakat, sehingga timbul kepercayaan
terhadap pemerintah.
ü Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
ü Adanya
informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang memberikan
kemudahan bagi para pencari kerja.
ü Masyarakat
juga dapat memberikan informasi tentang pengaduan atau keluhan terhadap kondisi
lingkungannya.
4. Pengembangan E‑Government
Dengan
adanya E‑Government, teknologi informasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin
penggunaannya dalam system manajemen maupun proses kerjanya. Pemanfaatan
teknologi informasi tersebut mencakup dari pengertian teknologi informasi
tersebut dan pemanfaatan dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan
masyarakat.
5.
Hal‑hal
yang Perlu Diingat dalam Penerapan E‑Government
a. Komitmen dan kesiapan dari pihak
pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun dan melaksanakan system E‑Government,
serta membutuhkan dukungan dari pihak yang terkait.
b. Tekad dan kemauan dari pihak
Pemda beserta seluruh jajarannya untuk memperbaiki system administrasi (manual)
yang ada saat ini.
c. Keterbukaan dari pihak Pemda dan
seluruh jajarannya untuk menerima dan mempelajari kemajuan teknologi guna
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungannya masing‑masing.
6. Hambatan dalam
Mengimplementasikan E‑Government
a. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring)
informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia.
b. Kultur mendokumentasi belum lazim. Yaitu kurangnya
kebiasaan mendokumentasikan sesuatu. Padahal kemampuan mendokumentasikan ini
menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari Standar Software
Engineering.
c. Langkanya Sumber Daya Manusia yang handal.
Pernerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi
informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis atau industri.
d. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Di
beberapa daerah di Indonesia, masih belum tersedia saluran telepon atau bahkan
aliran listrik dan pemerintah juga belum menyediakan pendanaan (budget) untuk
keperluan ini.
e. Tempat akses yang terbatas. Di
Indonesia, hal ini dapat dilakukan di Kantor pos, Kantor Pernerintahan, atau
tempat‑tempat umum lainnya.
Membuat e-government bukanlah
suatu investasi yang murah untuk jangka pendek. Namun untuk jangka panjang
sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas suatu institusi
pemerintah. Pembuatan situs e-government harus melalui beberapa tahapan.
Tahapan pertama adalah penelitian mengenai masalah yang hendak dipecahkan,
kemudian segala informasi mengenai masalah tersebut dikumpulkan. Setelah
informasi tersebut telah lengkap dan dapat dipastikan akurat, barulah
dipertimbangkan kebijakan politiknya, aturan-aturannya dan bagaimana nantinya
masyarakat serta pemerintah menggunakan situs tersebut. Setelah segalanya
lengkap, barulah dibuat situs e-government. Pemerintah harus memperhatikan
layanan mana yang dimaksimalkan dan layanan mana yang tidak perlu, dengan
demikian, situs tersebut menjadi lebih efisien.
7. Pemanfaatan E-Government
E-government juga diharapkan dapat memperbaiki
produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Adapun konsep dari e-government adalah menciptakan interaksi yang ramah,
nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government
to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to
business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency
relationship), Berikut penjelasannya :
a. Government to citizens (G2C)
G2C merupakan aplikasi pengembangan
e-government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan
berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki
hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mendekatkan
pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai
kebutuhan pelayanan sehari-hari sepeti Departemen Agama membuka situs
pendaftaran bagi meraka yang berminat untuk melangsungkan ibadah haji
ditahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan
bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
b. Government to Business (G2B)
G2B salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk
sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya,
entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan
informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Terbentuknya relasi yang baik antara
pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi
bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal
yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan
eektif dengan pihak swasta. Contohnya para perusahaan wajib pajak dapat dengan
mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang
harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet,
proses lelang proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta
dapat dlakukan melalui situs web mulai dari proses pengumuman sampai dengan
mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman
pemenang tender.
c. Government to Government (G2G)
Meningkatnya kebutuhan bagi
Negara-negera untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari
tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh
lagi untuk memperlancar kerjasama antar entity-entiti negara seperti pemerintah
daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan pembangunan. Berbagai
penerapan yang telah berlangsung seperti hubungan administrasi antara
kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan situs web baik ditingkat
Kementrian sampai pada Pemerintah daerah.
d. Government to Employees (G2E)
Diperuntukkan bagi peningkatan kinerja
dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja
disejumlah institusi pelayanan masyarakat seperti sistem pengembangan karir
pegawai pemerintah yang selain bertujuan meyakinkan adanya perbaikan kualitas
sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi
dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem asuransi kesehatan dan
pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah terintegrasi dengan
lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik) dan
institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan) untuk
menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.
8. Kesimpulan
E-government adalah suatu bentuk sistem baru yang
mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan
masyarakat secara online. E-government ini memberikan banyak manfaat bagi
pemerintah dan juga untuk masyarakat. Dengan
adanya e‑Government, teknologi informasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin
penggunaannya dalam system manajemen maupun proses kerjanya.
Konsep dari e-government adalah
menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara
pemerintah dengan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah
dengan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan
hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).
Dengan adanya e-government ini dapat
membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena pelayanan kepemerintahan
lebih cepat, efisien dan efektif. Masyarakat tidak perlu lagi mengantri lama
untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Pemerintah juga lebih dekat dengan
rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan
mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan
sehari-hari sepeti Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi meraka yang
berminat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertentu sehingga
pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang
sesuai.
Diambil dari:
http://www.academia.edu/3372870/PENGEMBANGAN_EGOVERNMENT_UNTUK_PENINGKATAN_TRANSPARANSI_PELAYANAN_PUBLIKStudi_Kasus_UPIK_di_Pemkot_Jogjakarta_dan_EProcurement_di_Pemkot_Surabaya
